BPK RI Apresiasi Pembangunan Pelabuhan Patimban: Tanda Keberhasilan Pengelolaan Anggaran

Kabarejateng – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memberikan apresiasi tinggi terhadap pembangunan Pelabuhan Patimban yang terletak di Subang, Jawa Barat. Apresiasi ini disampaikan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Nyoman Adhi Suryadnyana, saat pelaksanaan kegiatan Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di lokasi proyek, Rabu (21/8).

Menurut Nyoman Adhi Suryadnyana, Pelabuhan Patimban menjadi contoh ideal dalam hal pengelolaan proyek dengan anggaran besar. Ia menekankan bahwa pelabuhan ini berhasil menerapkan prinsip-prinsip good governance, baik dari segi akuntansi maupun fungsionalitas.

“Pemeriksaan Patimban ini menunjukkan bahwa pembangunan pelabuhan ini adalah salah satu contoh bagaimana Kementerian mengelola anggaran pembangunan yang besar dan kompleks, namun tetap menerapkan good governance,” ujar Nyoman.

Progres Pembangunan dan Rencana Fase Selanjutnya

Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan bahwa progres pekerjaan fisik Fase I-1 Pelabuhan Patimban telah selesai sepenuhnya dan telah beroperasi. Kini, proyek ini memasuki Fase I-2, yang meliputi pembangunan car terminal dan container terminal 2, serta jasa konsultan dan supervisi yang direncanakan hingga 2025.

“Fase I-2 ini akan mencakup pengembangan car terminal dan container terminal 2, berserta jasa konsultan dan supervisi. Sedangkan pekerjaan fisik Fase I-1 yang meliputi konstruksi terminal breakwater, seawall, pengerukan alur pelayaran, dan jembatan penghubung sudah sepenuhnya selesai dan operasional,” jelas Menhub.

Peninjauan dan Rencana Pemeriksaan BPK

Usai Entry Meeting, Menhub dan tim auditor BPK melakukan peninjauan langsung di Pelabuhan Patimban, termasuk di area terminal kendaraan internasional. Mereka menyaksikan aktivitas bongkar muat kapal ro-ro Dream Angle, yang melakukan pengiriman kendaraan ke berbagai negara seperti Brunei Darussalam, Filipina, Jepang, Thailand, Singapura, Malaysia, dan kembali ke Patimban.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan menyambut baik rencana pemeriksaan BPK. Pemeriksaan ini mencakup pengelolaan belanja pembangunan Pelabuhan Patimban serta pengelolaan Inaportnet dalam penyelenggaraan pelabuhan tahun 2023 hingga semester I-2024.

Selain itu, BPK juga akan melakukan pemeriksaan di sektor perhubungan darat, termasuk pelayanan uji tipe kendaraan bermotor dan pengelolaan PNBP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara hingga semester I-2024.

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Menhub menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan telah menindaklanjuti 86,11% dari total 1.685 rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan tahun 2007-2023, yang melebihi capaian rata-rata nasional sebesar 78,17%. Kemenhub berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian ini hingga semua rekomendasi ditindaklanjuti secara tuntas.

“Komitmen kami adalah untuk terus meningkatkan capaian tindak lanjut rekomendasi hingga seluruhnya tuntas,” tegas Menhub.

Menhub juga menginstruksikan agar seluruh jajaran Kemenhub bekerja sama untuk memastikan kelancaran pemeriksaan dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan guna mendapatkan rekomendasi perbaikan yang maksimal dari Tim Pemeriksa BPK.

Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur di Indonesia, tetapi juga contoh pengelolaan anggaran yang baik dan transparan. Apresiasi BPK RI terhadap proyek ini menegaskan bahwa pelabuhan ini beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan efisiensi anggaran. Kementerian Perhubungan akan terus bekerja untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Inspektur Jenderal Kemenhub Arif Toha dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Anthoni Arif Priadi.

Sumber berita : https://dephub.go.id/