Mendagri Tegaskan Pentingnya Penguatan Daerah Perbatasan: Strategi dan Rencana Jangka Menengah 2025-2029
Mendagri Muhammad Tito Karnavian menegaskan perlunya penguatan daerah perbatasan melalui Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) 2025-2029. Fokus pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. sumber foto : https://www.kemendagri.go.id/
kabarejateng – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menegaskan pentingnya penguatan daerah perbatasan Indonesia. Hal ini disampaikan dalam acara pembukaan Pencanangan Gerakan Pembangunan Terpadu Kawasan Perbatasan (Gerbangdutas) Jangka Menengah Tahun 2025-2029 yang berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Pontianak pada Selasa, 27 Agustus 2024.
Dalam pidatonya, Mendagri menyatakan bahwa penguatan kawasan perbatasan harus mencakup lebih dari sekadar pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Menurutnya, pembangunan di daerah perbatasan harus ditingkatkan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan memastikan pemerataan keadilan pembangunan di seluruh wilayah.
“Kita perlu memperkuat selain perbatasannya, pos lintas batasnya, juga membangun di daerah-daerah perbatasan tersebut agar masyarakatnya selain lebih sejahtera, ada pemerataan keadilan pembangunan,” ujar Mendagri di hadapan media. Ia menambahkan bahwa kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan dapat memperkuat rasa nasionalisme yang penting untuk menghadapi berbagai gangguan eksternal di wilayah tersebut.
Rencana Jangka Menengah Gerbangdutas 2025-2029
Mendagri menguraikan bahwa Gerbangdutas merupakan bagian dari rencana jangka menengah pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah perbatasan selama periode 2025-2029. Rencana ini mencakup inventarisasi masalah dan kebutuhan spesifik di tiap daerah perbatasan, seperti infrastruktur, alat transportasi, pasar, dan fasilitas lainnya.
“Kami akan menginventarisasi daftar masalah di kawasan perbatasan, menggali informasi tentang kebutuhan di tiap daerah, dan memilah persoalan yang dirasa penting untuk disesuaikan dengan prioritas nasional,” jelas Mendagri. Ia juga menekankan pentingnya kontribusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten untuk mendukung program ini.
Evaluasi dan Kolaborasi Antar-Pemerintah
Dalam implementasinya, Mendagri mengharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Anggaran untuk program tersebut akan diajukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain itu, evaluasi rutin akan dilakukan setiap tiga bulan untuk memantau progres pencapaian target.
“Selanjutnya, kami berharap adanya evaluasi minimal setiap tiga bulan untuk melihat progres target pekerjaan dan memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan rencana dan prioritas,” imbuhnya.
Tindak Lanjut dan Harapan
Dengan penguatan dan pembangunan yang terencana, diharapkan daerah perbatasan tidak hanya akan mengalami peningkatan infrastruktur tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi keamanan nasional dan integrasi wilayah perbatasan.
sumber berita : Kementrian dalam Negeri
About The Author
